NERACA PEMBAYARAN

Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran merupakan cakupan pembelian dan penjualan barang/ jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.

Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi adalah sebagai berikut:

1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
2. Transaksi kredit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

Neraca pembayaran sangat berguna untuk menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional dari suatu negara. Tak hanya itu, BOP juga digunakan sebagai suatu indikator dalam mempertimbangkan pemberian bantuan kepada suatu negara. Jika dibandingkan dengan indikator lainnya seperti laju pertumbuhan PDB, tingkat pendapatan per kapita, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang domestik maka BOP merupakan salah satu indikator yang fundamental.

BOP terdiri dari tiga neraca saldo, yakni saldo neraca transaksi berjalan (TB), saldo neraca modal (CA), dan saldo neraca moneter (MA). Saldo TB adalah jumlah saldo dari neraca perdagangan (NP) yang mencatat nilai ekspor (X) dan impor(M) barang, jasa (NJ), yang mencatat X dan M jasa termasuk pembayaran / pendapatan royalti dan bunga deposito, transfer keuntungan bagi investor asing, pembayaran bunga cicilan utang luar negeri (ULN), dan kiriman uang masuk dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

CA adalah neraca yang mencatat arus modal (K) jangka pendek dan jangka panjang yang masuk dan keluar, yang terdiri atas K pemerintah neto dan lalu lintas K swasta neto. K pemerintah neto adalah selisih antara pinjaman yang baru didapat pada periode sebelumnya yang sudah jatuh tempo. Sedangkan lalu lintas K swasta neto adalah selisih antara dana investasi (I) masuk, pinjaman swasta dari luar negeri, dan pelunasan utang pokok swasta dan dana I ke luar negeri.

Dana I terdiri dari dua macam, yaitu I langsung atau disebut juga I jangka panjang atau penanaman modal asing (PMA). Sedangkan dana I tidak langsung atau jangka pendek adalah investasi portofolio (IP). Dalam cara pencatatannya modal M dan arus masuk K dianggap sebagai keuntungan bagi negara yang bersangkutan. Oleh karena itu,  berada di transaksi kredit (positif), sedang arus K keluar (kerugian) dicata sebagai transaksi debit (negatif).

MA adalah neraca yang mencatat perubahan cadangan devisa (CD) berdasarkan arus devisa yang masuk ke dan keluar dari suatu negara dalam suatu periode tertentu. Perubahan CD diperoleh dari penjumlahan saldo TB dan saldo CA, jadi bukan CD yang dicata secara resmi, yang disebut dengan neraca cadangan (RA). Relasi antara BOP, dan CD atau RA adalah:

CD = BOP = TB + CA

Bentuk Umum Neraca Pembayaran

Pendapatan yang berkaitan dengan neraca pembayaran

 

PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Product)

Produk Domestik Bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam batas wilayah suatu negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan.

PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/Gross Nasional Product)

PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, selama satu tahun, yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri.

GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

 

Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB per kapita.

Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun. 

Modal Asing

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi, karena modal merupakan unsur yang sangat signifikan untuk suatu pembangunan. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, menunjukkan lesunya pembangunan.

Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara akan berusaha menciptakan kondisi dan situasi yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investor asing. Upaya menarik minat investasi asing tersebut di Indonesia dimulai dengan diundangkannya UU No. 1/Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6/Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pada rezim orde baru diterbitkan  dua undang-undang berkenaan dengan investasi, yaitu Undang – Undang No. 1 /Tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA) dan Undang – Undang No. 6 /Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN). UU tentang modal asing dengan persyaratan yang amat ringan mengingat pada saat itu investasi diperlukan sekali untuk membantu memulihkan perekonomian dalam negeri yang porak-poranda. Dalam UU No. 1 /Tahun 1967 antara lain ditetapkan:

1. Investor dibebaskan dari pajak deviden serta pajak perusahaan selama lima tahun.
2. Jaminan tidak akan dinasionalisasikannya perusahaan-perusahaan asing dan kalaupun dinasionalisasi akan diganti rugi.
3. Masa operasional PMA selama 30 tahun dengan perpanjangannya tergantung pada hasil perundingan kembali.
4. Keleluasaan bagi penanam modal asing untuk membawa serta atau memilih personil manajemennya dan untuk menggunakan tenaga ahli asing bagi pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa ditangani oleh tenaga-tenaga Indonesia.
5. Kebebasan untuk mentransfer dalam bentuk uang semula (valuta asing).
6. Sektor-sektor atau bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi modal asing, yaitu pekerjaan umum (seperti pelabuhan dan pembangkit tenaga listrik), media massa, pengangkutan, prasarana serta segala industri yang berhubungan dengan kegiatan produksi untuk keperluan pertahanan negara.

 

Manfaat bagi Negara Pemberi dan Negara Penerima

Seperti halnya perdagangan internasional, arus modal/investasi internasional juga mempunyai manfaat bagi pengekspor maupun pengimpor modal. Dengan adanya mobilisasi modal antarnegara. Adapun manfaat bagi pengimpor modal adalah:

Proyek invetasi dengan hasil (return on investment) yang tinggi di suatu negara tidak akan dikorbankan karena kelangkaan dana, pertumbuhan output (PDB), kesempatan kerja dan pendapatan, peralihan teknologi, pengetahuan manajemen, dan lain-lain.

Sedangkan manfaat bagi pengekspor modal:

Proyek investasi dengan hasil rendah di negara yang memiliki dana berlimpah dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk tujuan pengembangan kegiatan ekonomi.

 

Pembiayaan Defisit Tabungan dan Investasi

K asing sangat diperlukan bagi Indonesia karena untuk membiayai I di dalam negeri (pembentukan modal bruto domestik), selain dari untuk menutupi kekurangan dari CD dan membiayai defisit TB (M). Defisit TB paling tidak harus dikompensasi dalam jumlah yang sama dengan surplus Ca agar CD tidak berkurang. Oleh karena itu, semakin besar defisit TB, maka semakin besar arus K masuk yang diperlukan untuk menjaga CD agar tidak menurun.

Ketergantungan terhadap K asing tidak hanya dialami oleh negara berkembang (LDCs) tapi juga oleh negara maju (DCs). Dapat dilihat pada negara-negara yang mempunyai ekspor maju seperti, Korsel, Taiwan, cina, dan Singapura yang seringkali membiayai I di dalam negeri dengan K asing. Hal ini terjadi disebabkan banyaknya I asing (bukan K asing dalam bentuk pinjaman) yang masuk ke negara tersebut sangat menarik untuk I.

Posisi dan keadaan Indonesia yang masih ketergantungan terhdaap K asing untuk membiayai I di dalam negeri dikarenakan dana yang bersumber dari S < (lebih kecil) daripada kebutuhan dana domestik dari S untuk membiayai  I.

 

Perkembangan Arus Modal Masuk

Perkembagan arus modal masuk ini ditandai dengan peningkatan parrtisipasi dati para investor dan lembaga keuangan di pasar DCs/ K di LDCs. Bahkan arus I dari CDs ke LDCs lebih besar daripada arus perdagangan antara kedua kelompok negara tersebut.

Menurut Montiel (1993), Taylor, dan Sarno (1997), hal yang mendorong perkembangan ini adalah liberalisasi pasar uang dan K di banyak LDCs termasuk Inodensia menjelang akhir 1980-an yang antara lain menghapuskan pengawasan pemerintah terhadap lalu lintas K dan membebankan tingkat suku bunga kepada mekanisme pasar.

Berdasarkan data IMF tahun 1994 sampai dengan krisi tahun 1998, arus swasta neto (K masuk kurang K keluar) dunia mengalami peningkatan dari 106,5 ke 122 miliar dolar AS. Hal ini terjadi karena peningkatan Pma neto dari 84,3 ke 119,6 miliar dolar AS, sedangkan sebaliknya IP neto yang mengalami penurunan dari 87,8 ke 18,0 mliar dolar AS. Memang sebagian besar dari arus K swasta tersebut masuk ke LDCs, tetapi jumlahnya juga mengalami penurunan dari 136,6 miliar tahun 1994, menjadi 99,5 miliar dolar AS pada 1998. Penyebabnya adalah turunnya IP neto yang sangat besar pada saat itu dari 85,0 ke 19,4 miliar dolar AS. Dan yang mengalami peningkatan adalah PMA neto dari 75,4 ke 99,1 miliar dolar AS.

Pergeseran yang fundamental kerap kali terjadi dalam tiga dekade terkhir ini, menyangkut ukuran, komposisi, dan distribusi dari K eksternal yang mengalir ke LDCs.

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, arus K asing (swasta dan pemerintah) ke Indonesia paling besar, namun sayangnya sejak 1998 yang terjadi adalah yang keluar lebih besar daripada yang masuk. Sementara itu di Malaysia, Singapura, dan Filipina yang juga sempat terkena krisis ekonomi, netonya tetap dapat bertahan di positif. Pada 1990, arus K asing neto ke Indonesia tercatat sebesar 6,3 miliar dolar AS, kira-kira 5% dari jumlah K asing neto ke LDCs, namun turun lagi dan menjadi 3,2% pada 1997.

Cina merupakan negara di Asia yang arus K asingnya paling besar, bayangkan mencapai 45,8 miliar dolar AS pada 1998, dan pada 2000 mencapai 61,1 miliar dolar AS. Dan hal ini juga diperkirakan akan diperkuat algi dengan masuknya Cina ke WTO. Selama ini Cina merupakan eksportir besar dunia dan juga mampu memberikan daya tarik terhadap para investor asing.

1. Arus Modal Resmi

Secara absolut, arus modal masuk resmi (G to G loans dan aid) terus mengalami pengingkatan selama periode 1970-an, tetapi laju pertumbuhan arus modal masuk yang berasal dari sektor swasta, terutama dalam bentuk kredit dari bank-bank di negara-negara industri maju (OECD), lebih pesat.

Laju pertumbuhan ini dapat dilihat dari lebih tingginya rasio modal asing swasta dibandingkan dengan modal asing pemerintah terhadap PNB (Produk Nasional Bruto).

Laporan bank dunia (1997) menunjukkan bahwa derajat global financial integration Indonesia pada 1990-an (sebelum krisis ekonomi) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perubahan derajat ini disebabkan oleh deregulasi sejumlah paket  sejak pertengahan dekade 1980-an yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang tinggi, yang merupakan pull faktor yang signifikan bagi investor-investor dan bank-bank asing untuk menanam uang mereka di Indonesia.

Utang Luar Negeri

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

Modal asing diperlukan selain untuk meningkatkan investasi (capital formation) di dalam negeri, selama tidak memberi suatu dampak negatif terhadap pembentukan / pertumbuhan tabungan domestik, juga untuk membiayai defisit transaksi berjalan (impor) atau menutupi kekurangan cadangan devisa.

 

Faktor Penyebab

Salah satu komponen penting dari arus modal masuk yang banyak mendapat perhatian di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di LCDs adalah hutang luar negeri (ULN). Bagi Indonesia, sejak krisis ekonomi yang diawali dengan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada pertengahan tahun 1997 lalu yang nyaris membuat financial Indonesia bangkrut karena jumlah ULN-nya (terutama dari sektor swasta) yang sangat besar. Apalagi sebagian besar dari perusahaan-perusahaan dalam negeri Indonesia tidak mampu untuk membayar kembali ULN mereka.

Sejak krisis ULN dunia yang terjadi pada awal dekade 1980-an, masalah ULN yang dialami oleh banyak LDCs tidak kian membaik. Krisis ULN terjadi sampai menyebabkan negara-negara pengutang besar terpaksa melakukan program-program penyesuaian struktural (structural adjustment) terhadap ekonomi dalam negeri mereka atas desakan dari bank dunia dan IMF, sebagai syarat utama guna memperoleh dana pinjaman baru dan/ atau pengurangan terhadap pinjaman lama.

Tingginya ULN dari banyak LDCs disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor, yaitu defisit transaksi berjalan, kebutuhan dana untuk investasi melebihi jumlah dana yang tersedia di dalam negeri karena tabungan domestik rendah (investment-saving gap), tingkat inflasi yang tinggi, dan structural inefficiencies di dalam perekonomian mereka.

Dari faktor-faktor tersebut, defisit transaksi berjalan sering disebut di dalam literatur sebagai penyebab utama membengkaknya ULN LDCs. Besarnya defisit transaksi yang melebihi surplus saldo neraca modal membuat BOP defisit dan berarti juga cadangan devisa berkurang. Apabila saldo transaksi berjalan setiap tahun negatif, maka cadangan devisa dengan sendirinya dapat habis jika tan pa ada sumber-sumber lain.

Utang luar negeri suatu negara ditentukan oleh tingkat optimalisasi penggunaan dana yang ada oleh masyarakat di negara tersebut dengan kesempatan yang ada untuk meminjam dari pasar internasional dan pilihan yang ada antara mengkonsumsi dan menanam K (alun, 1992).

Menurut Sachs (1981, 1982) negara yang memiliki masalh dalm pelunasan ULN akan cenderung untuk tidak menunda pembayaran utangnya karena jika pelunasannya ditunda hal tersebut akan semakin berimbas pada perdagangan internasional dan arus K masuk. Jadi, kenaikan dalam pelunasan utang (LS) cenderung menaikan ULN.

 

Perkembangan ULN di Indonesia

Dalam kasus Indonesia,perkembangan ULN-nya menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara peningkatan atau laju pertumbuhan PDB riil dan peningkatan jumlah BLN atau ULN atau antara peningkatan pendapatan rata-rata per kapita dan peningkatan jumlah ULN (growth with indebtedness). Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata per tahun sejak akhir tahun 1970 selalu positif dan tingkat pendapatan per kapita terus meningkat, tetapi jumlah ULN Indonesia juga bertambah terus setiap tahun.

ULN Indonesia terdiri atas utang jangka panjang pemerintah dan utang jangka panjang swasta yang digaransi maupun tidak oleh pemerintah, utang jangka pendek, dan kredit dari IMF. Proporsi pinjaman dari IMF di dalam total ULN Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar sejak krisis ekonomi melanda Indonesia.

Berdasarkan data realisasi tahun 2000 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara pengutang terbesar dengan jumlah US$ 138 miliar (dibanding negara-negara ASEAN lainnya).

Jumlah ULN Beberapa Negara Anggota ASEAN, 2000

(dalam miliar dollar AS)

Negara	Jumlah ULN
Indonesia	138
Thailand	77,4
Filipina	48,6
Malaysia	42,1
Myanmar	5
Kamboja	0
Brunei	1

Sumber : IBI (2001)

ULN juga dapat dibagi antara pinjaman dengan tingkat suku bunga rendah atau / dan persyaratan lunak, umum disebut concessional debt (CD), dan pinjaman dengan suku bunga tinggi.

Pada umumnya utang lunak ini diberikan kepada negara-negara berpendapatan rendah (seperti Afrika Tengah dan Asia Selatan). Hal ini dikarenakan, negara-negara tersebut secara financial belum mampu membayar biaya pinjaman yang tinggi karena fundamental ekonominya masih belum kuat.

Hal lain yang menarik untuk dianalisis adalah tingkat ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap ULN. ULN merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Tahun 1982 utang pemerintah hampir mencapai 2.000 miliar rupiah dan pada saat krisis mencapai puncaknya, nilai ULN pemerintah meningkat sangat besar, mencapai 44.000 miliar rupiah !

Jika kita melihat pada penggunaan ULN menurut sektor, pada tahun 2000 jasa keuangan merupakan sektor terbesar menyerap utang, yaitu sebesar 31,6 % dolar AS miliar atau 22,9% dari total ULN Indonesia. Sementara sektor industri manufaktur hanya sebesar 31,3 miliar dolar AS (22,7%) dan sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 14,5 miliar dolar AS (10,5%).

Indikator yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan (solvabilitas) suatu negara membayar cicilan ULN dan bunganya adalah rasio antara jumlah cicilan dan bunga terhadap ekspor atau disebut debt service ratio (DSR). Alasan utama rasio ini digunakan adalah karena kewajiban pelunasan pembayaran utang dan bunganya dibayar dalam bentuk devisa dan hasil ekspor juga dalam devisa, misalnya dollar AS.

KESIMPULAN

• Modal asing sangat diperlukan untuk meningkatkan investasi di dalam negeri, dan untuk membiayai defisit transaksi berjalan (impor) atau menutupi kekurangan cadangan devisa, selama tidak melahirkan suatu dampak negatif terhadap pembentukan/ pertumbuhan tabungan domestik.
• Salah satu tindakan yang sangat diperlukan namun masih sulit dilaksanakan oleh negara-negara yang mengalami masalah serius masalah tumpukan utang adalah perundingan ulang dengan bank-bank swasta internasional untuk mendapat perpanjangan pembayaran utang pokok, yang bunganya atau mendapat tambahan keuangan yang persyaratannya lebih ringan. Biasanya negara-negara peminjam harus menghadapi IMF sebelum konsorsium bank menyetujui tambahan dana atau menangguhkan jadwal pinjaman IMF secara kondisional dengan memberikan kebijakan sebelum menyetujui peminjam melakukan perundingan dengan konsorsium bank pemberi pinjaman.
• Neraca pembayaran sangat berguna untuk menunjukan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional dari suatu negara. BOP juga digunakan sebagai suatu indikator dalam mempertimbangkan pemberian bantuan kepada suatu negara. Jika dibandingkan dengan indikator lainnya seperti lajupertumbuhan PDB, tingkat pendapatan per kapita, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang domestik maka BOP merupakan salah satu indikator yang fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada.

Tambunan, Tulus. 2003. Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting. Jakarta: Ghalia Indonesia.