PEREKONOMIAN INDONESIA MASA KEMERDEKAAN

A. MASA DEMOKRASI LIBERAL (1945-1959)

a. Permasalahan yang di hadapi:

1. Rusaknya prasarana-prasarana ekonomi akibat perang
2. Blokade laut oleh Belanda sejak Nopember 1946 sehingga kegiatan ekonomi ekspor-impor terhenti.
3. Agresi Belanda I tahun 1947 dan Agresi belanda II tahun 1948.
4. Dimasyarakat masih beredar mata uang rupiah Jepang sebanyak 4 miliar rupiah (nilainya rendah sekali). Pemerintah RI mengeluarkan mata uang “ORI” pada bulan Oktober 1946 dan rupiah Jepang diganti/ ditarik dengan nilai tukar Rp 100 (Jepang) = Rp 1 (ORI).
5. Pengeluaran yang besar untuk keperluan tentara, menghadapi Agresi Belanda dan perang gerilya. (Suroso, 1994).

Masalah yang dihadapi Tahun 1951 – 1959

1. Silih bergantinya kabinet karena pergolakan politik dalam negeri.
2. Defisit APBN yang terus meningkat yang ditutup dengan mencetak uang baru.
3. Tingkat produksi yang merosot sampai 60% (1952), 80% (1953) dibandingkan produksi tahun 1938.
4. Jumlah uang beredar meningkat dari Rp 18,9 miliar (1957) menjadi Rp 29,9 miliar (1958) sehingga inflasi mencapai 50%.
5. Ketegangan dengan Belanda akibat masalah Irian Barat menyebabkan pengambilalihan  perusahaan[erusahaan asing (Barat). Sementara itu di daerah-daerah terjadi pergolakan yang mengarah disintergrasi, seperti Dewan Banteng, Permesta, PRRI (Suroso, 1994).

• Selama periode 1949-1956, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi. Sektor formal/ modern, seperti pertambangan, distribusi, transpor, bankdan pertanian komersil, yang memiliki kontribusi lebih besar dari pada sektor informal/ tradisional terhadap output nasional, didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor komoditi primer (Tulus Tambunan, 1996).

b. Rencana Kegiatan Ekonomi

Memang sebelum pemerintahan Soeharto, Indonesia telah memiliki empat dokumenn perencanaan pembangunan, yakni :

1. Rencana dari Panitia Siasat Pembangunan Ekonomi yang diketuai Muhammad Hatta (1947).
2. Rencana Urgensi Perekonomian (1951) – yang diusulkan oleh Soemitro Djojokusumo.
3. Rencana Juanda (1955) – Rencana Pembangunan Lima Tahun I meliputi kurun waktu 1956-1960.
4. Rencana Delapan tahun “Pembangunan Nasuional Semesta Berencana” pada masa demokrasi terpimpin ala Soekarno (Didin S. Damanhuri,…..)

• Mengingat situasi keamanan (Agresi Belanda 1947, 1948, pemberontakan PKI di Madiun 1948) dan silih bergantinya kabinet maka tidak dimungkinkan adanya program kebijaksanaan yang bisa dijalankan secara konsisten dan dan berkesinambungan. Antara tahun 1949-1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet (yang rata-rata berumur 14 bulan) sehingga cukup sulit menilai program ekonomi apa yang telah berhasil diterapkan masing-masing. (Mubyarto, 1988). 
• Pada awal tahun 50-an kebijaksanaan moneter di negara ini cenderung bersifat konservatif (jumlah uang yang beredar tumbuh dengan mantap, tetapi terkendalikan dengan laju 22 % per tahun antara 1951 – 1956). Kemudian selama tahun-tahun terakhir dasawarsa 50-an jumlah uang yang beredar tumbuh dengan lebih cepat antara 1956 – 1960). Kebijaksanaan moneter selanjutnya semakin terkesan sebagai hasil sampingan dari dunia politik dan dari kebutuhan untuk membiayai defisit APBN yang semakin membesar (Stephen Grenville dalam Anne Booth dan Peter Mc Cawley, ed., 1990). 

  

B. MASA EKONOMI TERPIMPIN

 

a. Masalah yang dihadapi:

•  Selama Orde Lama telah terjadi berbagai penyimpangan, dimana ekonomi terpimpin yang mula-mula disambut baik oleh bung Hatta, ternyata berubah menjadi ekonomi komando yang statistik (serba negara). Selama periode 1959 – 1966 ini perekonomian cepat memburuk dan inflasi merajalela karena politik dijadikan panglima dan pembangunannnn ekonoi disubordinasikan pada pembangunan politik. (Mubyarto, 1990).
• Ada hubungan yang erat antara jumlah uang yang beredar dan tingkat harga (Stephen Genville dalam Anne Booth dan McCawley, ed., 1990).

•  Selama tahun 60-an sumber penciptaan uang oleh sektor pemerintah merupakan penyebab terpenting dari naiknya jumlah uang yang beredar. 

•  Tahun 1960-an cadangan devisa yang sangat rendah mengakibatkan timbulnya kekurangan bahan mentah dan suku cadang yang masih harus diimpor dan diperkirakan dalam tahun 1966 sektor industri hanya bekerja 30% dari kapasitas yang ada (Peter McCawley dalam Anne booth dan Peter McCawley, ed., 1990).

b. Rencana dan Kebijakan EkonomiRencana : pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969. Rencana  pembangunan ini disusun berlandasarkann “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan azas ekonomi terpimpin. 

Faktor yang menghambat/ kelemahannya antara lain :

1. Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim.
2. Defisit anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.
3. Kondisi ekonomi dan politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan karena sikapnya yang konfrontatif. Sementara di dalam negeri pemerintah selalu mendapat rongrongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi” (Muhammad Sadli, Kompas, 27 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).

Beberapa kebijaksanaan ekonomi – keuangan:

1. Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.
2. Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan kepegawaian.
3. Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).

C. MASA EKONOMI ORDE BARU (1966-1998)

a. Masalah yang dihadapi 

• Menanggapi masalah ekonomi yang kin dengan tajam disoroti oleh MPRS, maka Prof. Dr. Widjojo Nitisastro dalam percakapan dengan wartawan Kompas menyatakan, bahwa sumber pokok kemerosotan ekonomi ialah penyelewenangan pelaksanaan UUD 1945. sebagai misal pasal 33 yang selama beberapa tahun ini dengan sengaja atau tidak telah didesak oleh landasan-landasan ideal yang lain. Demikian pula realisasi Pancasila dalam bidang ekonomi sering dilupakan. Misalnya sila Kedaulatan Rakyat tercermin dalam pasal 23 yang mengatur anggaran belanja negara (Kompas, 29 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).
• Periode ini dikenal sebagai periode stabilisasi dan rehabilitasi sesuai dengan masalah pokok yang dihadapi, yaitu :

          1) Meningkatnya inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965
          2) Turunnya produksi nasional di semua sektor
          3) Adanya dualisme pengawas dan pembinaan perbankan. 

• Dualisme ini muncul dari struktur organisasi perbankan yang meletakkan Deputy Menteri bank Sentral dan Deputy Menteri Urusan Penertiban bank dan Modal Swasta berada di bawah Menteri Keuangan. (Suroso, 1994).

 b. Rencana dan Kebijakan Ekonomi

•  Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang :
  Pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan, tertanggal 5 Juli 1966, antara lain menetapkan: 
  
  1.  Program stabilisasi dan rehabilitasi : 1966 – 1968 (jangka pendek)       Skala Prioritasnya
  
  • Pengendalian inflasi
  • Pencukupan kebutuhan pangan
  • Rehabilitasi prasarana ekonomi
  • Peningkatan kegiatan ekspor
  • Pencukupan kebutuhan sandang
  
        Komponen Rencananya
  
  • Rencana fisik dengan sasaran utama : (a) Pemulihan dan peningkatan kapasitas produksi (pangan, ekspor dan sandang) (b) Pemulihan dan peningkatan prasrana ekonomi yang menunjang bidang-bidang tersebut.
  • Rencana Moneter  dengan sasaran utama :
  • Terjaminnya pembiayaan rupiah dan devisa bagi pelaksanaan rencana fisik.
  • Pengendalian inflasi pada tingkat harga yang relatif stabil sesuai dengan daya beli rakyat.

     Tindakan dan Kebijaksanaan Pemerintah

    a). Menganti sistem ekonominya dari Ekonomi Komando --> Ekonomi Bebas Demokratis 

         Dari Ekonomi Tertutup ke Ekonomi Terbuka, 
         Dari Anggaran Defisit ke Anggaran Berimbang (Mubyarti, 1988)

    b). Mengeluarkan Paket Oktober 1966, Februari 1967 dan Juli 1967 al:

         1). Kebijakan kredit yang lebih selektif 

         2). Menurunkan defisitAPBN dari 173,7% (1965),127,3% (1966), 3,1% 

              (1967), dan  0% (1968). (Suroso 1994).

     c). Mengesahkan/memberlakukan UU

          (1) UU Pokok Perbankan No. 14/ 1967
          (2) UU Perkoperasian no. 12/ 1967
          (3) UU Bank Sentral No. 13/ 1968
          (4) UU PMA tahun 1967 dan UU PMDN tahun 1968
          (5) Membuka Bursa Valas di Jakarta 1967.

     2. Program Pembangunan dimulai tahun 1969/ 1970  (jangka panjang)
              Skala Prioritasnya
              1) Bidang pertanian
              2) Bidang prasarana
              3) Bidang industri/ pertambangan dan minyak

      Jangka waktu dan strategi pembangunan

1.  Pembangunann jangka menengah terdiri dari pembangunan Lima Tahun (PELITA) dan  dimulai dengan PELITA I sejak tahun 1969/ 1970 
2. Pembangunan Jangka Panjang dimulai dengan pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT – I) selama 25 tahun, terdiri dari :
   

• PELITA I 69 / 70 = 73 / 74. Titik berat pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian.  
• PELITA II 74/75 – 78/79 Titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku.  
• PELITA III 79/80 – 83/84 Titik berat sektor pertanian (swasembada beras) dengan meningkatkan industri pengolah bahan baku menjadi barang jadi. 
• PELITA IV 84/85 – 88/89 Titik berat pertanian (melanjutkan swasembada pangan) dengan meningkatkan industri penghasil mesin-mesin.  
• PELITA V 89/90 – 93/94 Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri penghasil komoditi ekspor, pengolah hasil pertanian, penghasil mesin-mesin dan industri yang banyakk menyerap tenaga kerja.  
• PELITA V meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. (Suroso, 1994).